JAKARTA, KOMPAS.com — Pemboikotan kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap rapat yang dihadiri, termasuk pembahasan RAPBN Perubahan 2010, dikhawatirkan bakal mengancam investasi di Indonesia.
”Pemboikotan itu akan memberikan kesan yang buruk bagi investor karena selama ini investor melihat kasus Century ini sudah berlarut-larut,” kata ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Fauzi menyatakan, wacana pemboikotan ini bisa memengaruhi peringkat Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat internasional. Padahal, awal tahun ini lembaga pemeringkat internasional Fitch menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia dari BB ke BB+. Kenaikan peringkat ini menunjukkan bahwa tingkat risiko di Indonesia semakin mengecil dengan momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keuangan tetap terjaga. ”Kalau diboikot itu menunjukkan hubungan pemerintah dan DPR menjadi tidak harmonis. Artinya, politik tidak stabil,” ucapnya.
Padahal, kata Fauzi, kalau hubungan antara pemerintah dan DPR berjalan mulus, peringkat Indonesia bisa kembali naik menjadi investment grade. Kenaikan peringkat itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, baik di pasar surat berharga negara atau SUN, pasar saham, maupun aliran dana asing jangka panjang ke Indonesia dalam bentuk foreign direct investment (FDI). ”Kalau rating-nya bisa di-upgrade (naik), investasi juga naik. Kalau enggak naik-naik, bahkan turun, ya akan memengaruhi investasi juga,” katanya.
Dia menyayangkan mendinginnya hubungan pemerintah dengan DPR beberapa waktu terakhir ini. Menurut dia, penyusunan APBN-P 2010 membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan DPR. Karena itu, apabila terjadi pemboikotan, dikhawatirkan akan membawa implikasi negatif bagi pelaksanaan APBN-P 2010. ”Dalam APBN-P 2010 kan banyak asumsi yang mengalami perubahan. Kalau diboikot, ini tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
”Pemboikotan itu akan memberikan kesan yang buruk bagi investor karena selama ini investor melihat kasus Century ini sudah berlarut-larut,” kata ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (10/3/2010).
Fauzi menyatakan, wacana pemboikotan ini bisa memengaruhi peringkat Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat internasional. Padahal, awal tahun ini lembaga pemeringkat internasional Fitch menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia dari BB ke BB+. Kenaikan peringkat ini menunjukkan bahwa tingkat risiko di Indonesia semakin mengecil dengan momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keuangan tetap terjaga. ”Kalau diboikot itu menunjukkan hubungan pemerintah dan DPR menjadi tidak harmonis. Artinya, politik tidak stabil,” ucapnya.
Padahal, kata Fauzi, kalau hubungan antara pemerintah dan DPR berjalan mulus, peringkat Indonesia bisa kembali naik menjadi investment grade. Kenaikan peringkat itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, baik di pasar surat berharga negara atau SUN, pasar saham, maupun aliran dana asing jangka panjang ke Indonesia dalam bentuk foreign direct investment (FDI). ”Kalau rating-nya bisa di-upgrade (naik), investasi juga naik. Kalau enggak naik-naik, bahkan turun, ya akan memengaruhi investasi juga,” katanya.
Dia menyayangkan mendinginnya hubungan pemerintah dengan DPR beberapa waktu terakhir ini. Menurut dia, penyusunan APBN-P 2010 membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan DPR. Karena itu, apabila terjadi pemboikotan, dikhawatirkan akan membawa implikasi negatif bagi pelaksanaan APBN-P 2010. ”Dalam APBN-P 2010 kan banyak asumsi yang mengalami perubahan. Kalau diboikot, ini tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar